Icuk Sugiarto: Tak boleh ada dualisme di PB PBSI. © Bola.net/Eggi
Legenda pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Icuk Sugiarto menumpahkan isi hatinya di Sekretariat SIWO DKI Jaya, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/10) siang.
Dalam kondisi kebugaran fisik yang prima, pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, 4 Oktober 1962 tersebut, berkeluh kesah seputar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) periode 2012-2016, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jumat (21/9). Usai memenangkan permainan tenis meja dengan pengamat sepak bola Lumba Ubaya Rajasa (15-21 dan 19-21), Icuk menceritakan seputar Munas PB PBSI yang masih diingatnya dengan jelas.
Diterangkannya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan terpilih menjadi Ketua Umum menggantikan Joko Santoso. Dari 34 suara yang diperebutkan, Gita unggul dengan skor mencolok 31. Sedangkan pesaingnya, Icuk Sugiarto hanya meraih dua suara. Sedangkan satu sisa suara, merupakan abstain. Dikatakan mantan salah satu staf ahli Menpora di eranya SBY-JK tersebut, ada rekayasa yang mencolok. Dicontohkannya, penetapan lokasi dan waktu Munas yang menyalahi keputusan Mukernas PBSI tahun lalu.
Selain itu, suami dari Nina Yaroh dan ayah dari Natassia Octaviani Sugiarto, Tommy Sugiarto, dan Jauza Fadhilla Sugiarto, memandang jika Munas menyalahi aturan lantaran hampir bersamaan dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 Riau. Dalam pandangannya, Munas bertentangan dengan ketentuan dalam AD/ART. "Sebenarnya, saya paling tidak menyukai konflik politik. Namun, harus ada penyelesian melalui jalur hukum supaya ke depannya tidak terulang lagi kesalahan yang sama, selain itu, menjadi dasar pijakan pengambil keputusan hukum untuk menyelesaikan kasus serupa," tuturnya.
Putra ketiga dari tujuh bersaudara, pasangan Harjo Sudarmo dan Ciptaningsih (alm) tersebut kini berharap, Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dapat mambantu persoalan yang terjadi. Pasalnya, Icuk telah memasukkan draf laporan pengaduan pada minggu lalu.
Jumat (28/9), Icuk didampingi Kuasa Hukum, Zuchli Imran Putra dan Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Riau dan Nusa Tenggara Barat sudah melayangkan gugatan kepada penyelenggara Munas PBSI melalui BAKI dan BAORI. "Saya hanya terpanggil untuk memperbaiki sistem yang ada, kalau diam akan semakin buruk. Dengan semangat olahraga yang menjunjung tinggi sportifitas, Munas pun harusnya berjalan fair," ujar juara dunia tahun 1983 tersebut.
Lebih jauh, Icuk mengaku tidak akan menyerah memperjuangan keadilan meski langkahnya terhenti di BAKI maupun BAORI. Icuk juga menggaransi tidak latah membentuk komite penyelamat seperti yang terjadi di sepak bola dan tenis meja. Icuk juga menggaransi tidak akan membuat dualimes diorganisasi PB PBSI. "Meski melelahkan dan akan berdarah-darah, saya tidak akan lempar haduk demi sportif," tambahnya.
Sementara itu, pengamat olahraga Tubagus Adhi, menambahkan jika Munas tersebut benar-benar menunjukkan banyak kejanggalan. Misalnya, pelaksaan Munas yang dirancang bertepatan dengan hari kelahiran Gita pada 21 September 1965. Selain itu dikatakannya lagi, tim verifikasi dari PB PBSI juga sudah melampaui wewenang dengan menggugurkan pencalonan Marzuki Ali. "Pada Mukernas PBSI 2011, Munas diagendakan berlangsung November 2012. Namun kenyataannya, malah dipercepat menjadi September. Itu jelas-jelas melanggar Surat Keputusan (SK)," tuturnya.
Dalam kondisi kebugaran fisik yang prima, pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, 4 Oktober 1962 tersebut, berkeluh kesah seputar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PB PBSI) periode 2012-2016, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jumat (21/9). Usai memenangkan permainan tenis meja dengan pengamat sepak bola Lumba Ubaya Rajasa (15-21 dan 19-21), Icuk menceritakan seputar Munas PB PBSI yang masih diingatnya dengan jelas.
Diterangkannya, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan terpilih menjadi Ketua Umum menggantikan Joko Santoso. Dari 34 suara yang diperebutkan, Gita unggul dengan skor mencolok 31. Sedangkan pesaingnya, Icuk Sugiarto hanya meraih dua suara. Sedangkan satu sisa suara, merupakan abstain. Dikatakan mantan salah satu staf ahli Menpora di eranya SBY-JK tersebut, ada rekayasa yang mencolok. Dicontohkannya, penetapan lokasi dan waktu Munas yang menyalahi keputusan Mukernas PBSI tahun lalu.
Selain itu, suami dari Nina Yaroh dan ayah dari Natassia Octaviani Sugiarto, Tommy Sugiarto, dan Jauza Fadhilla Sugiarto, memandang jika Munas menyalahi aturan lantaran hampir bersamaan dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII/2012 Riau. Dalam pandangannya, Munas bertentangan dengan ketentuan dalam AD/ART. "Sebenarnya, saya paling tidak menyukai konflik politik. Namun, harus ada penyelesian melalui jalur hukum supaya ke depannya tidak terulang lagi kesalahan yang sama, selain itu, menjadi dasar pijakan pengambil keputusan hukum untuk menyelesaikan kasus serupa," tuturnya.
Putra ketiga dari tujuh bersaudara, pasangan Harjo Sudarmo dan Ciptaningsih (alm) tersebut kini berharap, Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dapat mambantu persoalan yang terjadi. Pasalnya, Icuk telah memasukkan draf laporan pengaduan pada minggu lalu.
Jumat (28/9), Icuk didampingi Kuasa Hukum, Zuchli Imran Putra dan Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Riau dan Nusa Tenggara Barat sudah melayangkan gugatan kepada penyelenggara Munas PBSI melalui BAKI dan BAORI. "Saya hanya terpanggil untuk memperbaiki sistem yang ada, kalau diam akan semakin buruk. Dengan semangat olahraga yang menjunjung tinggi sportifitas, Munas pun harusnya berjalan fair," ujar juara dunia tahun 1983 tersebut.
Lebih jauh, Icuk mengaku tidak akan menyerah memperjuangan keadilan meski langkahnya terhenti di BAKI maupun BAORI. Icuk juga menggaransi tidak latah membentuk komite penyelamat seperti yang terjadi di sepak bola dan tenis meja. Icuk juga menggaransi tidak akan membuat dualimes diorganisasi PB PBSI. "Meski melelahkan dan akan berdarah-darah, saya tidak akan lempar haduk demi sportif," tambahnya.
Sementara itu, pengamat olahraga Tubagus Adhi, menambahkan jika Munas tersebut benar-benar menunjukkan banyak kejanggalan. Misalnya, pelaksaan Munas yang dirancang bertepatan dengan hari kelahiran Gita pada 21 September 1965. Selain itu dikatakannya lagi, tim verifikasi dari PB PBSI juga sudah melampaui wewenang dengan menggugurkan pencalonan Marzuki Ali. "Pada Mukernas PBSI 2011, Munas diagendakan berlangsung November 2012. Namun kenyataannya, malah dipercepat menjadi September. Itu jelas-jelas melanggar Surat Keputusan (SK)," tuturnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar